KONTAK KAMI | SITE MAPS
BPSPL Padang
0 0 0 13
Loading...

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) - Padang memiliki peran dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang berorientasi menyukseskan rencana pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang termaktub dalam prioritas nasional yaitu lingkungan hidup, penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil disertai penguasaan dan pengelolaan resiko.

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan pengelolaan WP3K sesuai arahan pembangunan nasional, maka Rencana Strategis sangatlah diperlukan sebagai guidance untuk mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Rencana Strategis merupakan alat penyelarasan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Nomor PER.18/MEN/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, berubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor: Per.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Balai Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan Laut (BPSPL) - Padang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan yang meliputi antara lain perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang--undangan yang berlaku.

UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
  2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
  3. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi dan penanganan pencemaran, sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
  4. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis dan genetik ikan;
  5. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
  6. Fasiltasi penataan ruang dan laut;
  7. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
  8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Wilayah Kerja BPSPL Padang meliputi 7 Provinsi se-Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 58 Kabupaten/Kota Pesisir se-Sumatera.

 

POPULER
Top