KONTAK KAMI | SITE MAPS

BPSPL PADANG MENGHADIRI UNDANGAN DKP RIAU DALAM PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI INHIL

kawasan konservasi - 28 July 2017 13:31 PM Telah Dibaca 222 kali

0 0 0 13
Loading...

Kamis (27/7/2017) Tim BPSPL Padang menghadiri undangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau terkait Penyusunan Draft SK Gubernur Pencadangan Kawasan Konservasi Pulau Cawan di Inderagiri Hilir.

Undangan acara berasal dari berbagai instansi terkait antara lain dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, BPSPL Padang, LKKPN Pekanbaru, Dinas Pariwisata Propinsi Riau, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan Kabupaten Inderagiri Hilir serta Universitas Riau.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau Ir. H. Herman, M.Si menjelaskan bahwasanya terdapat kontradiksi dalam pengaplikasian Undang-undang 23 tahun 2014 dimana Kabupaten/ Kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan laut. Hal itu tentunya akan berimbas terhadap pengelolaan dan pengawasan yang seharusnya lebih diketahui secara permasalahannya oleh Kabupaten/ Kota. Tahun 2017 Propinsi Riau akan mengajukan pencadangan seluas 500 Ha dimana 340 Ha berasal dari kawasan Pulau Cawan, Kabupaten Inderagiri Hilir.

Acara dilanjutkan dengan pembahasan materi yang dimoderatori oleh kepala Bidang Konservasi dan Pengawasan, Ir. Yuldasmi, M.Si. Materi dengan pemateri antara lain Ririn Widiyastuti dari Direktorat KKHL, Dr. Ir. H. Deni Efizon, M.Sc selaku tenaga ahli pencadangan kawasan konservasi dan Abdurrachman S.Pi, M.Si dari Dinas Perikanan Kabupaten Inderagiri Hilir.

Dalam sesi sumbang saran, BPSPL menegaskan bahwasanya masih terdapat tumpang tindih area yang akan dicadangkan sebagai kawasan konservasi ini nantinya, dimana berdasarkan data sementara, kawasan yang akan dicadangkan merupakan masuk dalam satus kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hali ini disarankan agar diklarifikasi kembali ke intansi yang berwenang yaitu Dinas Kehutan Riau atau KLHK di Jakarta.

BPSPL Padang melalui Kasie Pendayagunaan dan Pelestarian, Suwardi ST, M.Si menyarankan agar dilakukan verifikasi ulang data koordinat dari kawasan agar tidak keliru dalam penentuan titik koordinat batas wilayah admnistrasi antara propinsi Riau debgan Jambui.

Sedangkan terkait SK Gubernur, dapat dicantumkan untuk beberapa lokasi kawasan konservasi dalam satu buah naskah SK sebagaimana nanti untuk penetapan SK Gubernur mengenai kawasan konservasi Inderagiri Hilir bisa dibarengi dengan Kawasan Konservasi Kepulauan Aruah dan KKPD perlindungan terbatas Terubuk. (WS).            

TERKAIT
POPULER
Top