KONTAK KAMI | SITE MAPS

BPSPL Padang Satker Medan Menghadiri Konsultasi Publik Penyusunan RZ KSN Mebidang-ro di Kota Medan

Zonasi WP3K - 09 August 2018 18:31 PM Telah Dibaca 4 kali

0 0 0 13
Loading...

(Kamis, 24 Mei 2018), Dalam Rangka penyusunan dokumen Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Strategis Naisonal (KSN) Medan-Binjai-Desli Serdang-Karo (Mebidang-ro), Direktorat Perencanaan Ruang Laut (PRL) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan pertemuan kedua, yakni Konsultasi Publik Penyusunan RZ KSN Mebidang-ro pada tanggal 24 Mei 2018, bertempat di ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Utara, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPS Belawan, Bappeda Prov. Sumatera Utara, Dinas KP Prov. Sumatera Utara, Kesyahbandaran Utama Belawan, Dinas ESDM Prov. Sumatera Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Utara, PT Pelindo I (Persero), Stasiun PSDKP Belawan, Kanwil BPN Prov. Sumatera Utara, BPSPL Padang – Satker Medan, Dinas Perhubungan Prov.Sumatera Utara.

Pertemuan ini diselenggarakan dengan kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Utara dengan tujuan memaparkan hasil kajian, olah data dan beberapa pertemuan lintas kementerian/ lembaga dan analisa tim tenaga ahli mengenai aspek penting yg diatur dalam dokumen RZ KSN Mebidang-ro dan Ranperpres RZ KSN Mebidang-ro yang telah disusun tim teknis.

Konsultasi Publik (KP) ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan FGD sebelumnya yang menghimpun aspirasi daerah, dan beberapa pertemuan lanjutan lintas kementerian dan lembaga di Jakarta, serta analisis tim tenaga ahli, dalam menentukan aspek penting yang akan diatur dalam dokumen RZ KSN yang sifatnya nasional dan akan ditetapkan dalam Perpres.

Berdasarkan hasil pemaparan materi narasumber dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan Tenaga Ahli serta diskusi peserta, KP ini menghasilkan beberapa Rumusan Kesepakatan sbb:

  1. Penyusunan RZ KSN Mebidangro merupakan amanat UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 43 Ayat 4: Perencanaan zonasi kawasan Laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah;
  2. Diperlukan sinkronisasi dalam penyusunan RZ KSN Mebidangro terhadap RTR KSN Mebidangro agar selaras, serasi dan seimbang dalam pengaturan ruang (antara Perpres RTR dan Perpres RZ). Penggabungan Perpres RTR dan RZ KSN dapat dilakukan pada saat pembahasan Panitia Antar Kementerian, sehingga pada saat harmonisasi di Kemenkumhan sudah terdapat kesepakatan;
  3. RZ KSN Mebidangro harus disinkronkan dengan RZWP3K Provinsi Sumatera Utara (dalam proses legalisasi);
  4. Nilai penting dan strategis KSN ditentukan oleh tingkat kepentingan yang terdiri atas pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan SDA / teknologi tinggi, fungsi dan daya dukung lingkungan serta dampaknya pada tingkat lokal, regional, nasional atau internasional. Urusan-urusan yang akan dikelola oleh pusat adalah urusan-urusan yang berskala penting dan sangat penting;
  5. Pengelolaan  dalam wilayah KSN, termasuk didalamnya pemberian izin, akan disesuaikan dengan jenis pemanfaatan dan skala kepentingan nasional atau daerah. Pemerintah pusat hanya akan mengatur urusan-urusan yang berdampak penting dan sangat penting serta bernilai strategis di tingkat nasional, untuk urusan diluar hal tersebut akan menjadi kewenangan pengelolaan daerah sesuai dengan RZWP3K;
  6. Draft alokasi ruang dalam RZ KSN Mebidangro terdiri atas 2 (dua) yaitu Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut dimana zona-zona yang terdapat dalam Kawasan Pemanfaatan Umum terbagi menjadi Zona Pelabuhan Umum, Zona Pelabuhan Perikanan, Zona Pertambangan dan Daerah Militer; serta zona-zona yang terdapat dalam Alur Laut terbagi menjadi Alur Pelayaran, Alur Pipa Bawah Laut, Alur Kabel Bawah Laut, serta kegiatan strategis nasional lainnya yang diatur peraturan perundangan (PSN);
  7. Terkait draft alokasi ruang untuk zona pertambangan sebagaimana tercantum dalam point 6 diperlukan klarifikasi kepada SKK Migas terhadap data zona pertambangan minyak bumi dalam RZ KSN yang berada dalam sebagian zona perikanan tangkap RZWP3K Provinsi Sumatera Utara;
  8. Terkait data alur pelayaran eksisting dan pengembangannya perlu diklarifikasi lebih lanjut dengan Distrik Navigasi Kelas I Belawan;
  9. Saran dan Masukan dalam kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan RZ KSN Mebidangro ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RZ KSN Mebidangro (Rencana struktur ruang, pola ruang, dan Draft Ranperpres RZ KSN Mebidangro). Masukan dapat disampaikan lebih lanjut melalui email kawasanstrategis@gmail.com paling lambat 30 Juni 2018; (Dina, 2018)
TERKAIT
POPULER
Top