KONTAK KAMI | SITE MAPS
DATA ZONASI
0 0 0 13
Loading...

 

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZ-WP3K)

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Selanjutnya pada pasal 17 menjelaskan bahwa Izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah ditetapkan.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Selain itu dalam Lampiran Y menyebutkan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Selain Itu berdasarkan Hasil kajian KPK tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia yang di sampaikan dalam kegiatan Gerakan penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan menunjukkan sejumlah persoalan diantaranya yang menjadi Fokus Kajian KPK adalah :

  1. Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial
  2. Penataan Perizinan kelautan dan Perikanan
  3. Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi
  4. Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut

Berdasarkan Kajian KPK tersebut disepakati bersama oleh KPK dan 20 Kementerian 7 lembaga dan 34 Provinsi Untuk menuntaskan persoalan di sektor kelautan salah satunya adalah Penyusunan RZWP3K di Setiap Provinsi

Berikut hirarki penataan ruang yang telah di amanah oleh Undang -Undang (klik Gambar untuk memperbesar)

REGULASI  DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RZWP3K

Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2016 Proses Penyelesaian RZWP3K dapat diringkas dalam gambar berikut (klik Gambar untuk memperbesar).

 

PERKEMBANGAN RZWP3K DI WILKER BPSPL PADANG
  1. Aceh
  2. Sumatera Utara
  3. Sumatera Barat
  4. Riau
  5. Kepulauan Riau
  6. Sumatera Selatan
  7. Jambi

 

BERITA
  1. Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Zonasi WP3K Provinsi Sumatera Barat
  2. Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat maksimalkan Ranperda RZWP3K
  3. Rapat Kerja Teknis Percepatan Penyusunan RZWP-3-K Tahun 2018
  4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi Perda No. 2 tahun 2018 tentang RZWP-3-K Provinsi Sumatera Barat 2018-2038
  5. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2018 - 2038 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil (RZW-P-3K) Provinsi Sumatera Barat

 

REFERENSI
  1. Link terkait dengan Seluk beluk Reklamasi
  2. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia Sektor Kelautan, Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan
  3. Arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tentang Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia Sektor Kelautan
POPULER
Top