KONTAK KAMI | SITE MAPS

FGD KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PROVINSI RIAU, QUO VADIS???

Zonasi WP3K - 19 February 2018 15:32 PM Telah Dibaca 182 kali

0 0 0 13
Loading...

Senin (19/1/2011) Tim BPSPL Padang Satker Pekanbaru menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) di Kantor Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru. Acara yang ditaja oleh Sub Direktorat Kawasan Strategis Direktorat Tata Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Diskusi terarah ini dibuka dan dimoderatori oleh Kasubdit Kawasan Strategis Sofyan Hasan, S.Pi, M.Sc ini juga turut dihadiri oleh Kepala LKKPN Pekanbaru, Kabid Kelautan dan Pengawasan DKP Provinsi Riau, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, Bappeda provinsi Riau serta perwakilan dari Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Iskindo dan Ikatan Alumni Kelautan Universitas Riau dengan agenda pembahasan mengenai penyamaan persepsi terkait kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) serta kemungkinan benturan kepentingan yang mungkin terjadi.

?

Dalam penyampaiannya, Aan sebagaimana ia akrab disapa menyampaikan bahwasanya dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diatur bahwasanya Provinsi memiliki kewenangan laut dari jarak 0-12 mil dari pantai terluar. Namun, dalam peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2010 juga disebutkan bahwa Kawasan Strategis Nasional Tertentu, selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Lanjutnya, sesuai dengan amanat Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017, Provinsi Riau memiliki empat pulau yang termasuk dalam kawasan strategis nasional tertentu yakni Pulau Batumandi, Rupat, Bengkalis dan Rangsang. Menyikapi hal ini tentunya diperlukan kesepahaman dalam pengelolaan KSNT sebagai salah satu garda terdepan NKRI oleh seluruh stakeholder yang ada.

Sepanjang kegiatan, peserta sangat antusias mengikuti jalannya diskusi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Yuldasmi, Kabid Kelautan dan Pengawasan diamini oleh Kasi Tata Ruang, Zulmasri menyebutkan progres RZWP3K Provinsi Riau sudah sampai di tahap dokumen antara dan maret ini akan melaksanakan konsultasi teknis di Jakarta. Yuldasmi mempertanyakan mengenai status KSNT yang sudah masuk dalam peta RZWP3K Provinsi mengingat amanat dari PP 62 tahun 2010 tentang pemanfaatan Pulau kecil terluar bahwasanya rencana zonasi KSNT di bawah kewenangan pusat yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan masukan dari kementerian dan lembaga terkait. Lebih lanjut Yuldasmi menyampaikan bahwasanya Provinsi Riau sudah memelurkan SK Gubernur Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kepulauan Aruah (Rokan Hilir) dan Pulau Cawan di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2011 juga sudah ada peraturan Gubernur Riau mengenai Suaka Perairan Terubuk di Selat Bengkalis. Harapannya, nanti juga di Pulau Rupat dan Rangsang juga akan dicanangkan menjadi kawasan konservasi mengingat potensi yang ada di sana, ditambah lagi kawasan perairan Riau menjadi alur migrasi spesies penting seperti penyu dan lumba-lumba.

Selain dari pembahasan di atas, juga disebutkan bahwa di Kawasan Bengkalis dan Rangsang tingkat abrasinya tertinggi se-Provinsi Riau. Jika ditilik dari sisi ketahanan nasional, hal ini tentu membahayakan karena akan berpengaruh kepada tapal batas NKRI. Harapannya, semoga ke depannya ada pembahasan lebih mendalam mengenai Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu ini dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dan ditemukan solusi atas permasalahan yang ada demi percepatan pembangunan yang merata di pulau kecil terdepan NKRI (WS).    
  

 

TERKAIT
POPULER
Top