KONTAK KAMI | SITE MAPS

KKP Menggelar FGD Perencanaan Ruang Laut Kawasan Strategis Nasional Sumatera Barat

Zonasi WP3K - 15 February 2018 20:48 PM Telah Dibaca 152 kali

0 0 0 13
Loading...

PADANG. Kamis, 15 Februari 2017 yang berlangsung di Ruang Pertemuan BPSPL Padang, telah dilakukan pertemuan terkait Rencana Zonasi Ruang Laut Kawasan Strategis Nasional di Wilayah Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring issue terkait Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Universitas Bung Hatta, Minang Bahari, Dinas Kelautan dan Perikanan, Loka Penelitian Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir Bungus, Satker TWP Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya, dan seluruh pegawai BPSPL Padang.

Adapun narasumber dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut, yang diwakili oleh Kasubdit Kawasan Strategis, Sofyan Hasan, S.Pi, M.Si dan Narasumber Ahli dari Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia, yaitu Prof. Dr. Deitrich G Bengen, DEA dan DR. Ir. Irwandi Idris, M.Si. Di samping itu juga terdapat pemaparan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terkait Penataan Ruang Laut di Sumatera Barat.

Kasubdit Kawasan Strategis menyampaikan materi terkait Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Laut dan Zonasi Laut di Kawasan Strategis Nasional. Dalam paparannya disebutkan bahwa Lokasi KSN sudah ditetapkan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran X PP 13/2017 sejumlah 76 KSN, di dalamnya terdapat 39 KSN yang merupakan kawasan yang memiliki wilayah perairan laut. Tahun 2018 akan ditargetkan 5 KSN yang memiliki rencana zonasi dan ditetapkan oleh Peraturan Presiden. Total KSN yang akan disusun Rencana Zonasi Lautnya ada 15 lokasi hingga tahun 2019, yaitu KSN Batam-BIntan-Karimun, KSN Mebidangro, KSN Jabodetabekpunjur, KSN Kedungsepur, KSN Gerbangkertasusilo, KSN Sarbagita, KSN Bima, KSN Komodo, KSN Batulicin, KSN Sasamba, KSN Maminasata, KSN Mabit, KSN Seram, KSN Raja ampat, dan KSN Bintuni.

Prof Deitrich G Bengen, menyampaikan dalam paparannya agar dalam penyusunan Rencana Zonasi Ruang Laut harus terintegrasi dan melihat kawasan secara holistik tidak parsial. Di samping itu juga memaparkan terkait proses penyusunan Rencana Zonasi KSN Mebidangro (Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo).

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam paparannya menyampaikan perkembangan penyusunan RZWP3K yang saat ini sudah melakukan Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Terkait Kawasan Strategis, maka disampaikan oleh Pak Yosmeri, Kepala DKP Provinsi Sumatera Barat bahwa "untuk Sumatera Barat memiliki 3 Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yaitu Pulau Pagai Utara, Pulau Sibaru – Baru dan Pulau Niau. Di samping itu, juga terdapat kawasan yang kedepannya akan diprioritaskan pembangunannya yaitu Kawasan Mandeh, dan Kawasan di bagian selatan Pulau Siberut yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) SIberut. Lebih lanjut disampaikan bahwa pengembangan KEK Siberut tersbut sudah ada investor yang akan mengembangkannya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa Penyusunan RZ KSN/KSNT agar tidak melupakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016. Dan karena meruapkan kawasan strategis nasional maka diharapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyusun KLHS nya.

Di akhir pelaksanaan acara, Kasubdit Kawasan Strategis mencoba memasukkan KSNT di Sumatera Barat untuk dapat difasilitasi penyusunan Rencana Zonasi KSNT nya. Subdit Kawasan Strategis akan mencoba untuk memfokuskan kegiatan di KSNT Pulau Pagai Utara karena banyak akivitas/kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah berjalan karena berada dalam satu lingkup kecamatan, seperti kegiatan pariwisata dan program SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang merupakan kegiatan prioritas/unggulan KKP. Jika memang memungkinkan, maka  ke-3 KSNT di Sumatera Barat tersebut dapat disusun Rencana Zonasinya sekaligus. Adapun terkait Kawasan Mandeh dan KEK Siberut, maka dapat diusulkan ke Pusat untuk dapat diusulkan dan ditetapkan menjadi KSN.

RZ KSN memuat: (1) Profil wilayah; (2) Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan; (3) Isu Strategis Perencanaan; (4) Rencana Alokasi Ruang; (5) Peraturan Pemanfaatan Ruang; (6) Indikasi Program; (7) Peta Tematik dan Peta Rencana.

   

TERKAIT
POPULER
Top