KONTAK KAMI | SITE MAPS

Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Zonasi WP3K Sumatera Barat

Zonasi WP3K - 05 May 2017 17:29 PM Telah Dibaca 371 kali

0 0 0 13
Loading...

 

Rabu (3/5/2017), Bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera barat, dilangsungkan acara konsultasi publik penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Barat. Konsultasi publik ini bertujuan memaparkan hasil penyusunan rencana alokasi ruang WP3K Sumbar untuk diberikan tanggapan dan saran oleh stakeholder yang berkepentingan terhadap pemanfaatan ruang WP3K.

Hadir dalam acara tersebut adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Prov. Sumbar, OPD di lingkungan Kab/Kota lingkup Prov. Sumbar, instansi vertikal kementerian/lembaga, kelompok nelayan dan lembaga swadaya masyarakat.

Kabid PRL PSDK DKP Sumbar, Ir. Albert Krisdiarto, M.Si dalam pembukaannya menyampaikan; “Dibantu oleh Tim Penyusun dari akademisi Universitas Bung Hatta dan Universitas Andalas serta BPSPL Padang, Pemprov Sumbar berkomitmen segera menyelesaikan RZWP3K ini, karena produknya sudah ditunggu oleh Kab/Kota sebagai dasar melakukan pembangunan di perairan pesisir dan pulau – pulau kecil”.

Hal senada disampaikan oleh oleh Yantonius dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Sumbar. “Dinas LH sangat mendukung upaya akselesarasi penyusunan RZWP3K tersebut. Selama ini Dinas LH mengalami kendala ketika diminta menerbitkan ijin lingkungan di Wilayah Perairan karena belum ada landasan arahan pemanfaatannya. Dengan adanya RZWP3K, maka sudah jelas aktivitas apa saja yang diperbolehkan dan dilarang di suatu ruang perairan. Atas dasar inilah kemudian Dinas LH dapat memproses AMDALnya untuk kemudian dikeluarkan ijin lingkungannya”

Terhadap rencana alokasi ruang yang disusun, ada beberapa usulan alokasi ruang untuk pelabuhan, budidaya, pariwisata dan kawasan konservasi. Adalah Ibu Nofri Yani, pemerhati penyu dari LSM yang mengusulkan agar Kawasan Mandeh ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan, hal ini menurutnya sebagai upaya melindungi potensi pesisir dan keanekaragaman hayati laut di dalamnya agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dan lebih efektif. Lebih lanjut disampaikan bahwa penetapan kawasan sebagai kawasan konservasi tidak serta merta menutup kawasan dari aktivitas pariwisata ataupun aktivitas lainnya di dalam kawasan.”

Selain zona perikanan tangkap, rencana alokasi ruang WP3K Provinsi Sumatera Barat,  di dominasi oleh pemanfaatan untuk zona pariwisata, yang meliputi sub-zona pariwisata alam pantai/pesisir dan pulau – pulau kecil, sub-zona wisata alam bawah laut dan sub-zona wisata olahraga air. Ada 7 kawasan konservasi perairan daerah dan 1 kawasan konservasi perairan nasional yang didelineasi dalam alokasi ruang tersebut, meliputi Suaka Alam Perairan Pesisir Selatan, Tama Pulau Kecil Kota Padang, KKPD Kota Pariaman, Suaka Alam Perairan Batang Gasang, KKPD Pasaman Barat, Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut dan Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya. Di Sumatera Barat terdapat 3 pulau kecil sebagai kawasan strategis nasional tertentu, yaitu Pulau Sibarubaru, Pulau Niau dan Pulau Pagai Utara.

Acara Konsultasi Publik ditutup oleh Fajar Kurniawan, ST, MAP, Kepala Seksi Wilayah Barat, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. “RZWP3K memberikan arahan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lebih jelas. Mudah – Mudahan Sumbar segera menyusul Provinsi Sulawesi Utara sebagai propinsi yang memiliki Perda RZWP3K”

Sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik, BPSPL Padang selaku UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut mengadakan pertemuan di Kantor BPSPL Padang, yang dihadiri oleh DKP Sumatera Barat, Tim Penyusun dan tim pendamping pusat dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut - KKP RI. Dalam pertemuan tersebut membahas dan menelaah rencana alokasi ruang yang sudah disusun dan teknis pelaksanaan konsultasi publik, serta kendala penyusunan RZWP3K yang dihadapi. Kepala BPSPL Padang, Muhammad Yusuf, S.Hut, M.Si mengusulkan bahwa untuk penarikan 12 mil laut KSNT Pulau kecil terluar diambil dari garis pangkal yang menghubungkan titik dasar pulau terluar bukan dari garis pantai pulau.

TERKAIT
POPULER
Top