KONTAK KAMI | SITE MAPS
MASYARAKAT ADAT
0 0 0 13
Loading...

 

A.  DESKRIPSI DAN DEFINISI

Masyarakat Adat Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun 1999, adalah: "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”.

Masyarakat hukum adat menurut UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  BAB I Pasal 1 butir 31 adalah: Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secaraturuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatanpada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan hukum.

Keraf A.S dalam buku Etika Lingkungan Hidup  (2010: 362) menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adatdari kelompok masyarakat lain, yaitu:

  1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
  2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
  3. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian,tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah.
  4. Mereka mempunyai bahasa sendiri
  5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya
B.  REGULASI

Terkait dengan Regulasi Perlindungan Masyrakat adat, ada baiknya sempatkan baca tulisan Sdr Kurnia Warman Peta Perundang-undangan  tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat

Pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat adat telah diatur dalam UU 27 tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dimana pada Pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyrakat lokal dan masyrakat tradisional, ayat 2 mempertegas bahwa izin tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari.  Sedangkan dalam pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa Pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum adat oleh masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Hukum Adat setempat. Lebih lanjut pada pasal 22  ayat 1 dinyatakan bahwa Masyrakat Hukum Adat tidak perlu memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan.  Masyarakat hukum adat yang dimaksud di atas, pengakuannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengakuan Hukum adat yang dimaksud, Kementerian dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

 

 

C.  SEBARAN MASYARAKAT ADAT PESISIR

Gambaran Masyarakat adat per provinsi dapat dilihat pada uraian masing masing provinsi (klik nama provinsi berikut ini):

  1.  Aceh
  2.  Sumatera Utara
  3.  Sumatera Barat
  4.  Riau
  5.  Kepulauan Riau
  6.  Jambi
  7.  Sumatera Selatan

 

D.  PEMBERITAAN

 

E.  LITERATUR DAN REFERENSI

 

 

POPULER
Top