KONTAK KAMI | SITE MAPS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MELAKUKAN SOSIALISASI PERDA NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG RZWP-3-K PROVINSI SUMATERA BARAT 2018-2038

Zonasi WP3K - 23 April 2018 17:48 PM Telah Dibaca 192 kali

0 0 0 13
Loading...

Padang, 23 April 2018,  Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan Sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumtera Barat 2018-2038 Wilayah Kota Padang. Dalam kesempatan ini hadir para undangan yaitu OPD Terkait yang terdiri dari Bappeda Kota Padang, Dinas Kelautan Kota Padang, Camat dan Lurah se-Kota Padang, Pelaku usaha wisata bahari, LKKPN Pekan Baru-KKP, BPSPL Padang-KKP, Loka Kerentanan Pesisir-KKP dan Dinas terkait se Kota Padang. Acara Dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu Bapak Ir. Yosmeri Dalam pembukaannya menyampaikan bahwa Perda RZWP-3-K yang sudah terbit ini merupakan produk hukum dengan proses panjang dimana tahun 2016 sudah dimulai penyusunan dokumen RZWP-3-K dan baru tanggal 16 Februari 2018 Perda ini ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat. Perda ini merupakan payung hukum dalam pengaturan tata ruang laut dimana ruang lingkup yang diatur adalah 0-12 Mil wilayah perairan laut sedangkan wilayah darat diatur oleh RTRW termasuk daratan pulau-pulau kecil. Perda ini memuat alokasi ruang dimana alokasi ruang tersebut telah di tetapkan melalui mekanisme secara ilmiah maupun kesepakatan antara OPD terkait di Lingkup Provinsi Sumatera Barat dan alokasi ruang ini menjadi dasar dalam hal perizinan kegiatan di wilayah perairan laut. Terkait perizinan setelah Perda ini terbit maka ada turunannya yaitu Peraturan Gubernur yang mengatur tata cara perizinan dan pengelolaan di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan gubernur tersebut sedang dalam proses penyusunan dan target akan diselesaikan bulan Mei mendatang ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga menghadirkan narasumber kegiatan yaitu Bapak Ir. Albert Kristidianto Kepala Bidang PRL dan PSDKP yang memaparkan tentang muatan Alokasi Ruang RZWP-3-K. dalam pemaparannya menyampaikan beberapa point di antaranya gambaran umum wilayah WP3K Provinsi Sumatera Barat, isu-isu strategis WP3K, Dasar-dasar Hukum RZWP-3-K, Fungsi RZWP-3-K, Perda RZWP3K yang terdiri 16 Bab dan 99 pasal, Implementasi Perda RZWP-3-K dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan, serta informasi tentang Peraturan Gubernur yang ditargetkan akan selesai di bulan Mei.

Kemudian Narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Suparno, M.Si dari Universitas Bung Hatta yang merupakan Mitra DKP provinsi Sumatera Barat, dalam pemaparannya menyampaikan tentang alokasi ruang RZWP-3-K Wilayah Kota Padang dimana alokasi ruang tersebut terdiri dari Kawasan Pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut.

Acara ditutup oleh Bapak Ir. Albert Kristidianto dalam kata penutupannya “ pertama : Perda RZWP-3-K merupakan payung hukum dalam berkegiatan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, Kedua : turunan dari Perda RZWP-3-K ini adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tata cara izin lokasi dan izin pengelolaan, dan yang ketiga diharapkan acara sosialisasi ini menjadi media penyampaian dan disebarluaskan agar para pelaku usaha yang ingin berkegiatan di wilayah perairan mendapat informasi tentang Perda RZWP3K ini.

TERKAIT
POPULER
Top