KONTAK KAMI | SITE MAPS

RAPAT KERJA TEKNIS PERCEPATAN PENYUSUNAN RZWP-3-K TAHUN 2018

Zonasi WP3K - 13 April 2018 20:18 PM Telah Dibaca 124 kali

0 0 0 13
Loading...

Bogor 10-12 April 2018 Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Melaksanakan Rapat kerja Teknis Percepatan penyusunan RZWP3K Seluruh Provinsi Indonesia. Peserta yang hadir dan di undang terdiri dari Dinas Kelautan Dan Perikanan 34 Provinsi Se Indonesia, Kemendagri, KLHK, UPT KKP, SKK Migas, BIG, PT.Telkom, Angkasa Pura, BAPPEDA 34 Provinsi Se-Indonesia, Dishidros, Komisi Pemberatasn Korupsi (KPK), Dinas Lingkungan Hidup 34 Provinsi, Biro Hukum 34 Provinsi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Kegiatan ini dibuka Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yaitu Bapak Agus Darmawan M.Si dalam penyampaiannya beliau menyampaikan beberapa point diantranya : KKP Sedang mengawal tentang Revisi UU Perikanan No 45 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosisitemnya, KKP juga sedang mengawal tentang Undang-Undang tentang Kepulauan yang masih draft, dan RZWP3K merupakan instrumen penting sebagai dasar perizinan terkait pemanfaatan ruang laut dan hal ini sejalan dengan Kebijakan Kelautan Nasional yang dituangkan dalam Peppres No.16 Tahun 2017.

Rapat Kerja Kerja Teknis Percepatan Penyusunan RZWP3K di bagi ke dalam 3 Kelompok yaitu :

Kelompok 1 adalah Provinsi yang sedang menyusun RZWP3K masih dalam Tahap pasal 28 sesuai Permen 23 Tahu 2016 tentang perencanaan wilayahpesisir dan Pulau-pulau kecil diantaranya (Papua, Papua Barat, Bali, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan,  Riau, Kepulauan Bangka Belitung

Kelompok 2 adalah Provinsi yang sedang menyusun RZWP3K dalam Tahap pasal 31-32 sesuai Permen 23 Tahun 2016 tentang perencanaan wilayah  pesisir dan Pulau-pulau kecil diantaranya (Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Banten, Dki Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Diy, Kepulauan Riau)

Kelompok 3 adalah Provinsi yang sudah menghasilkan Perda RZWP3K yang kemudian tahap selanjutnya adalah percepatan penetapan Peraturan Gubernur tentang perizinan RZWP3K diantaranya Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat.

Acara Rapat ditutup oleh Kasubdit Zonasi Daerah Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP, Bapak Dr. Krishna Samudera, M.Si dengan  menghasilkan rumusan diantaranya :

  1. Dibutuhkan komitmen Pimpinan Daerah dalam melakukan percepatan RZWP-3-K.
  2. UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut siap memberikan dukungan teknis penyusunan RZWP-3-K.
  3. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berkomitmen membantu percepatan penyusunan RZWP-3-K.
  4. Perlunya fasilitasi pusat dan peran aktif daerah dalam rangka memperoleh data dari K/L terkait.
  5. Penyusunan RZWP-3-K harus mengacu Peraturan Menteri KP No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Pedoman Tata Cara Penyusunan Peta RZWP-3-K dan Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen RZWP-3-K.
  6. Penggunaan data spasial dalam penyusunan RZWP-3-K perlu memperhatikan kaedah kebijakan satu peta.
  7. Untuk Informasi Geospasial Dasar (IGD) wajib menggunakan data yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Dalam hal terdapat keraguan maka daerah wajib berkonsultasi langsung dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
  8. Pada saat penyusunan RZWP-3-K, Pemerintah Daerah juga harus menyusun KLHS sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS.
  9. Perlu percepatan penetapan Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Perda RZWP-3-K.
  10. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur mengacu pada Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penatausahaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di WP-3-K.
  11. Menetapkan struktur kelembagaan yang terlibat dalam monitoring, evaluasi, dan pengendalian RZWP-3-K menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.
  12. Langkah-langkah lainnya yang perlu disiapkan dalam perizinan pemanfaatan ruang laut berupa penyiapan infrastruktur (website dan Online Single Submision), SDM (tim perizinan dan PPNS), dan regulasi pendukungnya.
TERKAIT
POPULER
Top