KONTAK KAMI | SITE MAPS

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERDA NO.2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU–PULAU KECIL (RZW-P-3K) PROVINSI SUMATERA BARAT

Zonasi WP3K - 13 July 2018 16:43 PM Telah Dibaca 83 kali

0 0 0 13
Loading...

Selasa, 10 Juli 2018, Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2018-2038 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–pulau Kecil (RZW-P-3K) Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel Grand Inna Kota Padang. Acara yang diselenggarakan oleh Kemenkomaritim menghadirkan narasumber dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut, KKP Bapak Dr.Krishna Samudera M.Si, dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kemendagri Bapak Henry Erafat ST, MM, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Bapak Ir. Albert Krisdianto, yang kemudian dimoderatori oleh bapak Sahat M. Pangabean Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Kemenkomaritim.

para undangan yang hadir terdiri dari BPSPL Padang, KLHK, Dinas pariwisata, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPSPT), Dinas Perhubungan, BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Acara dibuka oleh Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Bapak Ir. Agung Kuswandono M.A, Kemenkomaritim dalam pembukaannya menyampaikan bahwa provinsi yang telah memiliki Perda RZWP3K baru 8 Provinsi dan Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi Ke-8 yang memiliki Perda RZWP3K. Perda ini merupakan wadah atau peta dasarnya dalam mengatur perekonomian kelautan sehingga perlu ada perangkat untuk memonitoring dan mengevaluasi implementasi dari perda tersebut agar ada kontrol dan pengawasan.

Kemudian rapat dilanjutkan dengan pembukaan penyampaian materi dari DKP Provinsi Sumatera Barat yaitu Bapak Ir. Albert Krisdianto. Dalam paparannya menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Barat sedang menyelesaikan Peraturan Gubernur yang mengatur tata cara izin lokasi dan izin pengelolaan dari Perda RZWP3K ini. Perkembangan terakhir draf final Pergub ini sedang di evaluasi oleh biro hukum, sehingga diharapkan bulan Agustus sudah ditandatangi oleh Gubernur Sumatera Barat. Dalam penyusunan pergub ini melibatkan OPD terkait yang kemudian di SK kan oleh Gubenur. Proses penyusunan pergub ini terkendala dengan terbitnya PP No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (one single submission) sehingga memberikan polemik terkait interpretasi perizinan antara di UU No.1 Tentang pengelolaan WP3K tentang pasal perizinan dan di peraturan pemerintah tersebut sehingga perlu adanya forum bersama untuk membahas polemic tersebut.

Kemudian penyampaian Bapak Henry Erafat ST, MM dari, Kemendagri bahwa perizinan di wilayah Indonesia cukup dinamis dan rumit sehinga terbitlah PP No.24 Tahun 2018 tersebut, memang perlu forum khusus untuk membahas hal ini, ujarnya. Selanjutnya perlu juga dinas kelautan dan perikanan berkoordinasi dengan BKPRD terkait implementasi dari permendagri 115 tahun 2017 tentang Koordinasi penataan ruang daerah dimana dijelaskan tentang mekanisme pengendalian pemantaan ruang daerah sehingga konsistensi arahan pemanfaatan ruang yang sudah direncanakan sesuai dengan pemanfaatannya.

Selanjutnya penyampaian oleh Bapak Dr. Krishna Samudera M.Si dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut, KKP. Dalam penyampaiannya menyebutkan bahwa perda RZWP3K ini sudah cukup operasional sehingga dalam penyusunan pergub diharapkan mengakomodir semua elemen yang ada. Kemudian juga provinsi yang sudah ada perda RZWP3K segera melakukan sosialisasi tentang perda tersebut, dan kami setuju untuk membahas dalam forum tentang perizinan dengan mengundang Sub Direktorat Perizinan Perencanaan Ruang Laut KKP terkait masalah perizinan ujarnya.

Rapat ditutup oleh Bapak Sahat M. Pangabean dari Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Kemenkomaritim dengan menghasilkan kesimpulan rapat yaitu :

  1. Akan diadakan Rapat Koordinasi terkait monev RZWP3K Provinsi yang sudah ada perda dan  Provinsi yang belum ada Perda
  2. Hasil Rapat menyepakati adanya forum pertemuan yang mengundang narasumber dari Subdit Perizinan, Direktorat Perencanaan Ruang Laut terkait Perzinan RZWP3K
  3. Forum Pembahasan tentang Permendagri 116 tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan PP No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  4. Pembahasan Monev KLHS RZWP3K.
TERKAIT
POPULER
Top