KONTAK KAMI | SITE MAPS

Rapat Koordinasi Inisiasi Jejaring Kawasan Konservasi di Sumatera Barat

kawasan konservasi - 06 March 2018 16:15 PM Telah Dibaca 131 kali

0 0 0 13
Loading...

Rabu, 28/2/2018. Bertempat di Kantor BPSPL Padang, Dit KKHL mengadakan Rapat Koordinasi dalam rangka menginisiasi pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di pantai Barat Sumetrea, khususnya dipropinsi Sumatera Barat.

Hadir dalam acara ini antara lain Kasubdit Jejaring Kawasan Konservasi Dit KKHL, Kepala BPSPL Padang, Kepala LKPPN Pekanbaru, Koordinator TWPN Pieh, Kasie Konservasi DKP Sumbar, Kepala UPTD Konsevasi dan Kawasan DKP Sumbar, Kasie PP BPSPL Padang, Kasie PE BPSPL Padang, Ka TU BPSPL Padang, Ikatan Penyuluh Perikanan Sumatera Barat dan Staf PP/PE BPSPL Padang.

Dalam arahannya, Kasubdit Jejaring Kawasan Konservasi Dit KKHL, bahwa Sumatera Barat menjadi salah satu lokasi prioritas dalam pembentukan jejaring KKP dikarenakan sudah terbentuk UPTD Konservasi di tingkat propinsi yang memiliki tugas dan kewenangan mengelola KKPD selain adanya KKPN di wilayah ini. Semetara di wilayah lain yang ada KKPN dan KKPD, masih belum terbentuk UPTD pengelola KKPD, misalnya di Bali-NTB-NTT, Raja Ampat-Papua Barat, Kepri, dan Banda-Maluku.

UPTD Konservasi dan Pengawasan DKP Sumbar baru saja dibentuk dan sudah ada pelantikan yang mengelola 7 KKPD di Sumbar (Pessel, Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, dan Mentawai), Strukturnya organisasi nya adalah memliliki 1 eselon 3 sebagai Ka UPTD, 3 eselon 4 (Kasubang TU, Kasei Konservasi, dan Kasie Pengawasan), dengan 40 pegawai, dan 6 instalasi konservasi (Karaba Ketek-Pesel, Air Manis Kota Padang, Apar-Kota Pariaman, Batang Gasan-Padang Pariaman, Pulau Panjang-Pasaman Barat, dan Sicincing). Sementara itu TWP Pieh LKPPN Pekanbaru telah memiliki SDM sebanyak 9 orang pegawai.

Dalam kajian awal kawasan konservasi di Sumbar, selain biofisik terumbu karang, lamun. dan mangrove, juga terdapat jenis biota dilindungi yang bisa dijadikan target pengelolaan bersama, dimana KKP di Sumbar merupakan ruaya species migrasi (penyu, hiu, lumba-lumba (mamalia laut), dll), yang dapat menunjukkan konektivitas migrasi species tersebut. Sehingga degan keterwakilan biofisik ini perlu untuk berjejaring, agar saling mendukung dan menguatkan target konservasi tersebut. Dit KKHL telah menganggarkan Dana Dekon pada DKP Sumbar dengan outputnya terbentuknya Jejaring Kawasan Konservasi di Sumbar.

Tahapan pembentukan jejaring KKP adalah:

  1. Inisiasi
  2. Konsultasi Publik
  3. Kesepakatan Bersama
  4. Sosialisasi

Dalam sesi diskusi, ada beberapa permasalahn yang muncul sehingga perlu pembahsan lebihb intens anatar UPTD Konservasi dan Pengawasan DKP Sumbar dengan LKPPN Pekanbaru TWP Peh dalam rangka pembentukan jejaring KKP ini, antara lain:

  1. Penyelesaian P3D (Padang dan Mentawai ) yang belum tuntas, yaitu belum dilimpahkan aset-aset nya.
  2. Masih ada 2 KKPD yang beluj meliki RPZ (Agam dan Pasaman Barat)
  3. Data biofisik masih belum lengkap di setiap KKPDsehingga perlu ada survey dan kajian tambahan.
  4. Dasar pembentukan jejaring berupa keterkaitan biofisik yang paling bisa dilakukan adalah terumbu karang, dan penyu.
  5. Poin-poin yang bisa dilaukan dalam rangka implemnetasi berjejaring antara lain:
    1. Terumbu karang :
      • pendidikan
      • manfaat social ekonomi: model pemanfaatan/treatment/aturan kepada wisatawan/tourguide/mobilitas wisatawan
      • peningkatan kapasitas tim surveyor/pengelola
      • luasan/kondisi
    2. Mamalia laut: metode survey, waktu pemantauan
    3. Penyu: penempatan enumerator, metode pendataan

Sementara itu Penyuluh Perikanan (PP) Sumatera Barat dapat bekerjasama dan siap dilibatkan dalam rangka sosialisasi di bidang konservasi. PP terdiri darin PNS 98 orang di seluruh Sumbar, dimana terdapat 38 orangg di wilayah pesisir/nelayan, serta terdapat 100 orang PPB dengan sekitar 38 orang di wilayah pesisir/nelayan.

Kesimpulan dan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi ini adalah:

  1. Perlu memastikan keterlibatan penyuluh di tingkat pusat untuk kerja-kerja bidang konservasi
  2. Dalam berjejring, harus memastikan target konservasi dalam setiap KKPD, dan harus ada kemanfaatan terhadap masyarakat setempat
  3. Dijadwalkan sudah ada pertemuan Konsultasi Publik pada Minggu I April 2018
  4. Pada bulan Maret dilakukan koordinasi yang lebih intens antara LKPPN dengan UPTD terkait isu dan konektivitas
  5. Pada bulan Agustus sudah harus dilakukan Penandatangan KB dan PKJ
  6. Pada bulan April s/d Agustus dilakukan pembahasan rencana implementasi kerja bersama, minimal 1 X setiap bulan.

 

 

TERKAIT
POPULER
Top