KONTAK KAMI | SITE MAPS

SOSIALISASI KEPMEN KP. NO 43 TAHUN 2016 tentang Perlindungan terbatas ikan terubuk (tenualosa ilisha) OLEH DKP LABUHANBATU

Terubuk - 25 September 2017 11:36 AM Telah Dibaca 333 kali

0 0 0 13
Loading...

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai kawasan perairan yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam. Salah satu potensi sumber daya alam tersebut adalah ikan terubuk. Ikan terubuk ini merupakan ikan yang melegenda dan kebanggaan masyarakat Labuhan bilik dan menjadi ikon Kabupaten Labuhanbatu. Ikan ini merupakan salah satu lambang yang melekat pada Kabupaten Labuhanbatu. Ikan terubuk adalah jenis ikan peruaya, hidup dan besar diperairan laut dan beruaya ke perairan tawar untuk melakukan pemijahan (spawning). Ikan terubuk merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, terutama telur ikan terubuk

Labuhanbatu, September 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Labuhanbatu melakukan Sosialisasi Perlindungan Kawasan Ikan Terubuk di 7 (tujuh) Desa, di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Panai Tengah (Desa Sei rakyat, desa sei merdeka, desa telaga suka, desa selat beting, dan kelurahan labuhan bilik)  dan Panai Hulu (desa teluk sentosa dan desa meranti paham).

1. Sosialisasi di Kel. Labuhanbilik (Panai Tengah)        2. Sosialisasi di Desa sei merdeka (Panai Tengah)

3. Sosialisasi di Desa sei rakyat (Panai Tengah)          4. Sosialisasi di Desa selat beting (Panai Tengah)

                                         

                                           5. Sosialisasi di Desa Telaga Suka (Panai Tengah)

Melalui kegiatan sosialisasi ini terkait dengan Kepmen KP No-43 Tahun 2016  tentang perlindungan terbatas ikan terubuk (tenualosa ilisha) diharapkan dapat memberikan waktu spawning ikan terubuk agar populasinya meningkat di alam. Laju penurunan populasi Ikan Terubuk dapat ditekan dengan pengawasan (surveillance) penangkapan dari habitatnya. Penyelamatan Ikan Terubuk akan berhasil apabila semua pemangku kepentingan mentaati peraturan yang telah ditetapkan guna penyelamatan Ikan Terubuk dari kepunahan di Kabupaten Labuhanbatu.

Pada saat sosialisasi dilakukan permasalahan yang disampaikan adalah :

  • Nelayan meminta pengalihan mata pencaharian khusus nelayan terubuk berupa alat tangkap jaring gulama atau budidaya ikan (Jaring Gulama sudah diberikan BPSPL Padang Tahun 2016 kepada 6 kelompok  sebanyak 27 set)
  • Diperlukan sanksi kepada nelayan yang melanggar pada saat tanggal larangan sehingga semua nelayan mentaati peraturan karena apabila larangan tidak disertai sanksi akan berakhir sia-sia saja.
  • Nelayan resah karena pada bulan September ini nelayan dengan alat tangkap pukat tarek dua (seine net) yang beroperasi di muara maupun di perairan Kecamatan Sungai Berombang berhasil menangkap ikan terubuk dalam jumlah besar (berkisar 200-300 kg) karena ikan terubuk tertangkap di alat tangkap mereka dengan ukuran terubuk rata-rata 250 gr per ekor. Hal ini disebabkan tidak adanya pengawasan dari DKP Propinsi Sumatera Utara maupun PSDKP Satker Tanjung Balai terkait pengawasan alat tangkap yang dilarang di perairan Kabupaten Labuhanbatu.
  • Tidak adanya pelarangan ukuran mata jaring rata-rata nelayan menggunakan size 2,5 – 3 inchi. Sehingga penangkapan ikan terubuk dengan ukuran besar yang pada umumnya bertelur lebih banyak tetangkap pada masa larangan daripada ikan terubuk jantan (ukuran di bawah 25 cm).
  • Penangkap udang galah banyak yang menggunakan bahan kimia (potas)/tuba dan alat setrum sehingga tidak hanya udang galah/benur udang galah yang mati tetapi juga biodata lain yang ada di perairan tersebut.

6. Sosialisasi di Desa meranti paham (Panai Hulu)    7. Sosialisasi di Desa teluk sentosa (Panai Hulu)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 mil merupakan wewenang daerah Propinsi. Sehubungan dengan hal tersebut penangkapan yang menggunakan bahan kimia (potas)/tuba dan alat setrum di perairan Sungai Berumun sangat sulit terjangkau/diawasi. Pengawasan alat tangkap yang dilarang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan oleh DKP Propinsi Sumatera Utara dan PSDKP secara kontiniu. Adanya pembuangan limbah pabrik sawit yang berada di wilayah pesisir yang akhirnya bermuara di sungai barumun diduga menyebabkan berkurangnya kualitas air di sungai barumun ini membutuhkan penelitian lebih lanjut karena secara autentik data tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan. Setiap Pabrik Kelapa Sawit mempunyai stardart yang harus dipenuhi sehingga Badan Lingkungan Hidup lebih teliti dalam mengeluarkan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Dinas Kelautan dan Perikanan menyarankan agar setiap nelayan terubuk mempunyai kelompok sehingga dapat diberi bantuan sebagai mata pencaharian alternatif sesuai kemampuan daerah. Pada tahun 2017 DKP Kabupaten Labuhanbatu mengalokasikan dana MPA nelayan terubuk sebanyak 25 Paket budidaya lele terpal untuk 5 kelompok nelayan. Dengan harapan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Utara, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara bersinergi membantu mata pencaharian alternatif nelayan terubuk sehingga tujuan akhir dari perlindungan ikan terubuk ini dapat terwujud.

 

Oleh : Zekia Helwani, S.Pi, M.M (Kabid Pengembangan Usaha DKP Labuhanbatu)

TERKAIT
POPULER
Top