KONTAK KAMI | SITE MAPS

Workshop Regional Penataan Pemanfaatan PPKT; Upaya membangun kawasan perbatasan laut dan menjaga kedaulatan NKRI

pulau kecil - 14 August 2017 12:17 PM Telah Dibaca 275 kali

0 0 0 13
Loading...

Regional Workshop Penataan Pemanfaatan PPKT yang diselenggarakan oleh Ditjen PRL dilaksanakan di Hotel Nagoya Mansion&Residence pada tangal 8-9 Agustus 2017, bertujuan untuk menata ulang pemanfaatan PPKT.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepri dan Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen PRL. Hadir dalam rapat adalah Kepala Dinas KP Propinsi, Kepala Bappeda Kab/Kota, Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab/Kota (atau yang mewakili) lokasi prioritas PPKT, yaitu Bengkulu Utara, Aceh Jaya, Aceh Besar, Sabang, Serdang Bedagai, Bengkalis, Karimun, Batam, Bintan, Anambas dan Natuna, serta BPSPL Padang.

Disampaikan oleh Direktur P4K (Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), bahwa saat ini progress deposit pulau ke PBB (13.466) ditambah tahun 2017 sebanyak 2.500 pulau. Dimana lebih dari 87% tidak berpendudk, dan lebih dari 98% berukuran kurang dari sama dengan 100 km2.

Penataan pemanfaatan PPKT perlu disegerakan terkait beberapa permasalahan pemanfaatan PPKT, diantaranya penguasaan oleh asing (nomine), selain juga potensi di PPKT yang belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu bentuk penataan pemanfaatan PPKT adalah dengan sertipikasi lahan di PPKT yang belum dikuasai oleh masyarakat/badan usaha/pemda dengan mengusulkan penerbitan sertipikat Hak Pengelolaan ke BPN atas nama KKP; maupun fasilitasi sertipikasi oleh ulayat/adat. Untuk itu diperlukan dukungan KL/Pemda dalam penataan pertanahan di PPKT.

Prioritas sertipikasi PPKT adalah sebanyak 37 di tahun 2017, 19 pulau diantaranya berada di wilayah barat Indonesia yang merupkan wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu PPKT di 12 Kab/kota di Bengkulu Utara, Siemelue, Aceh Jaya, Aceh Besar, Sabang, Serdang Bedagai, Bengkalis, Karimun, Batam, Bintan, Anambas dan Natuna.

Hampir keseluruahan potensi yang bisa dikembangkan pada 19 PPKT tersebut adalah untuk perikanan dan wisata bahari, selain tentunya untuk pos pengawasan dan pemantaauan illegal fisifing dan POS TNI AL, serta navigasi.

 

Workshop ini bertujuan membangun kesepamahaman bersama penataan pemanfaatan PPKT untuk mewujudkan pusat pertumbuhan/penggerak ekonomi masyarakat sekitar dan membangun Indonesia dari pinggiran, termasuk PPKT sebagai kawasan perbatasan.

Tindak lanjut dari workshop yang diharapkan dari peserta adalah:

  1. Perlu disepakati dasar penerbitan Sertipikat HPL a.n. instansi mana, apakah KKP/Prop/Kab/Kota atau pembagian lahan, sehingga perlu Surat dari KKP ke Pemkab untuk menjelaskan program tersebut.
  2. Surat dari Pusat ke Pemkab/kota untuk percepatan setipikasi tanah PPKT dan tim teknis (unsur Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, BPN, Sekda Tata Pemerintahan)
  3. Segera di terbitkan SK Tim Teknis termasuk uraian tugas
  4. Rencana kerja tindak lanjut:
    • Pembentukan Tim Teknis
    • Koordinasi inventarisir penguasaan tanah PPKT (P4K)
    • Pemetaan lahan untuk pengusulan HPL untuk masing-masing intansi
    • Proses permohonan sertipikasi lahan

TERKAIT
POPULER
Top